Rp2,5 Triliun Aceh, Siapa Sebenarnya Mengawasi?

PerwirasatuNews.my.id, 13 Agustus 2026.
Anggaran Rp2,5 triliun untuk memulihkan pertanian Aceh setelah bencana semestinya menjadi kabar baik bagi petani. Namun, kritik mengenai siapa yang mengendalikan pengadaan, bagaimana penerima ditentukan, dan sejauh mana pemerintah daerah dilibatkan membuka persoalan lebih mendasar. Di tengah besarnya angka, publik membutuhkan transparansi: uang itu sebenarnya digunakan untuk apa, oleh siapa, dan dengan ukuran keberhasilan seperti apa yang dapat diperiksa publik.

Angka Rp2,5 triliun pertama kali tampil sebagai kabar positif. Pemerintah Aceh pada 27 Juli 2026 menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan sebesar Rp2,5 triliun untuk mempercepat pemulihan sawah dan kebun terdampak bencana. Sehari kemudian, Kementerian Pertanian melalui rilis resminya menegaskan bahwa dukungan tersebut diarahkan untuk rehabilitasi sawah dan perkebunan, termasuk optimalisasi lahan, alat dan mesin pertanian, benih padi dan jagung, serta sarana pendukung lainnya. Pemerintah Aceh menyatakan dukungan itu merupakan tindak lanjut atas usulan Pemerintah Provinsi Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Pada titik itu, tidak ada alasan untuk memandang bantuan tersebut sebagai persoalan. Justru sebaliknya, skala kerusakan akibat bencana membuat dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Kementerian Pertanian menyebut sekitar 57.485 hektare sawah terdampak, sementara sektor perkebunan juga mengalami kerusakan luas. Karena itu, ukuran keberhasilan program semestinya tidak berhenti pada nilai anggaran, tetapi pada seberapa cepat lahan kembali produktif dan petani kembali memperoleh penghasilan. Kementerian Pertanian, dalam rilis 28 Juli 2026, juga menyebut sebagian dukungan telah digerakkan sebelum proses penganggaran pengganti selesai.

Namun, suasana berubah ketika Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, melontarkan kritik pada 11 Agustus 2026. Acehinfo pada tanggal tersebut memberitakan bahwa Abu Salam mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan Rp2,5 triliun dan menilai publik dapat keliru memahami angka tersebut seolah-olah Pemerintah Aceh menerima uang tunai Rp2,5 triliun.

Menurut Abu Salam, sebagian besar anggaran justru dikendalikan melalui satuan kerja pusat untuk pengadaan barang seperti alsintan dan bibit. Ia juga mempertanyakan proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi atau CPCL serta mekanisme pengadaan yang dinilainya terlalu tertutup. Acehinfo mencatat bahwa kritik itu disampaikan Abu Salam di Banda Aceh pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kritik tersebut layak diperiksa, tetapi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti penyimpangan. Ada perbedaan mendasar antara tudingan, dugaan ketidakterbukaan, dan temuan pelanggaran. Sampai tahap informasi yang dapat diverifikasi, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Menteri Pertanian atau aparaturnya telah menyalahgunakan anggaran. Yang tersedia adalah pertanyaan serius mengenai tata kelola yang perlu dijawab dengan data.

Justru di sinilah persoalan utamanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Rp2,5 triliun itu?

Kementerian Pertanian sendiri menggunakan istilah “dukungan senilai Rp2,5 triliun”, bukan menyatakan telah mentransfer uang tunai sebesar itu kepada Pemerintah Aceh. Rilis resmi Kementan pada 28 Juli 2026 menjelaskan bahwa dukungan tersebut mencakup rehabilitasi dan optimalisasi lahan, alsintan, benih padi dan jagung, serta sarana pendukung. Dengan demikian, menyebut Rp2,5 triliun sebagai uang yang menjadi hak pengelolaan Pemerintah Aceh membutuhkan dasar administratif dan anggaran yang lebih spesifik.

Perbedaan istilah ini bukan perkara teknis semata. Ia menentukan siapa yang memegang kewenangan, siapa yang melakukan pengadaan, siapa yang mencatat aset, siapa yang menetapkan penerima, dan siapa yang harus menjawab ketika barang atau program tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, pertanyaan yang jauh lebih tepat bukan apakah Aceh “menerima uang Rp2,5 triliun”, melainkan berapa nilai program yang dialokasikan, apa bentuk belanjanya, siapa pelaksananya, dan berapa nilai yang telah benar-benar direalisasikan.

Menariknya, perkembangan pemberitaan pada Agustus 2026 justru semakin memperjelas kebutuhan akan data tersebut. AJNN memberitakan bahwa Kementerian Pertanian mengakui penyaluran dukungan pemulihan pertanian Aceh baru terealisasi sekitar 48 persen. Jika angka itu benar, publik perlu mengetahui 48 persen tersebut dihitung dari komponen apa, berapa nilai rupiahnya, program apa yang sudah selesai, dan kapan sisa program ditargetkan terealisasi.

Informasi lain yang juga penting datang dari Transparansi Tender Indonesia. AJNN pada 7 Agustus 2026 memberitakan bahwa TTI meminta Kementan membuka dasar hukum, besaran anggaran, daftar kabupaten dan kota penerima, jenis bantuan beserta nilainya, kelompok tani penerima, status realisasi, serta mekanisme pengawasan. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan transparansi bukan hanya datang dari lingkaran Pemerintah Aceh, tetapi telah menjadi pertanyaan publik yang lebih luas.

Maka, polemik ini seharusnya tidak dibingkai sebagai pertarungan Jakarta melawan Aceh. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam program yang bersumber dari anggaran kementerian. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memiliki pengetahuan lapangan mengenai kebutuhan petani dan wilayah terdampak. Persoalannya adalah apakah dua jenis kewenangan dan pengetahuan tersebut benar-benar bertemu dalam desain program.

Jika pengadaan dilakukan melalui satker pusat, hal itu tidak dengan sendirinya salah. Pengadaan terpusat dapat memiliki alasan efisiensi, standardisasi, pengendalian mutu, maupun kecepatan. Tetapi sentralisasi menjadi persoalan apabila pemerintah daerah dan kelompok tani tidak mempunyai ruang memadai untuk memastikan bahwa spesifikasi bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Contohnya adalah alsintan. Mesin yang secara administratif memenuhi spesifikasi belum tentu cocok digunakan di seluruh wilayah Aceh. Kondisi lahan, kemiringan, luas garapan, akses jalan, jenis tanah, pola tanam, kemampuan operator, hingga ketersediaan bengkel dan suku cadang menentukan apakah sebuah alat akan produktif atau akhirnya hanya menjadi aset yang jarang digunakan.

Karena itu, kekhawatiran Abu Salam mengenai potensi alsintan mangkrak seharusnya diuji, bukan ditertawakan dan bukan pula langsung dianggap benar. Pemerintah cukup membuka data jenis dan jumlah alsintan, lokasi penerima, kelompok tani penerima, nilai pengadaan, serta mekanisme pemanfaatannya. Setelah itu, publik dapat membandingkannya dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Begitu pula dengan CPCL. Daftar Calon Petani Calon Lokasi seharusnya tidak menjadi ruang gelap. Publik setidaknya perlu mengetahui siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, kriteria apa yang digunakan, bagaimana menghindari penerima ganda, dan bagaimana masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila data penerima tidak sesuai kondisi lapangan.

Dalam konteks ini, permintaan membuka data vendor dan penerima yang disampaikan Abu Salam memiliki sisi yang patut diperiksa. Namun, keterbukaan juga harus mengikuti ketentuan mengenai informasi yang memang terbuka untuk publik. Yang paling penting adalah memastikan jejak kebijakan dapat ditelusuri dari usulan kebutuhan, keputusan program, proses pengadaan, distribusi, penerimaan barang, hingga manfaat yang diterima petani.

Pemerintah Aceh juga tidak boleh hanya berada pada posisi sebagai pihak yang menuntut transparansi. Pemerintah daerah harus membuka data usulan yang disampaikan kepada Kementan. Jika ada kebutuhan tertentu yang diusulkan tetapi tidak masuk dalam program, publik berhak mengetahui alasannya. Jika terdapat perubahan jenis, jumlah, atau lokasi bantuan, penjelasan mengenai perubahan itu sama pentingnya dengan penjelasan dari pemerintah pusat.

Di sinilah akuntabilitas semestinya berjalan dua arah. Kementerian Pertanian harus menjelaskan bagaimana uang publik diterjemahkan menjadi program. Pemerintah Aceh harus menjelaskan kualitas data kebutuhan yang diajukannya. Kabupaten dan kota harus memastikan data kelompok tani benar. Sedangkan penerima manfaat harus diberi ruang untuk mengonfirmasi apakah bantuan benar-benar sampai dan digunakan.

Petani akhirnya menjadi ukuran paling penting. Mereka tidak membutuhkan angka triliunan yang hanya muncul dalam konferensi pers. Mereka membutuhkan lahan yang kembali bisa ditanami, benih yang datang tepat waktu, alat yang dapat digunakan, dukungan teknis, dan kepastian bahwa bantuan tidak berhenti di gudang atau menjadi aset yang tidak produktif.

Karena itu, feature ini tidak seharusnya berakhir pada kesimpulan bahwa Kementan telah menyimpang. Kesimpulan tersebut belum didukung bukti yang memadai. Sebaliknya, feature harus menempatkan pertanyaan publik di depan: apakah mekanisme yang digunakan sudah cukup transparan untuk memastikan Rp2,5 triliun itu menghasilkan manfaat maksimal bagi petani Aceh?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena pada 7 Agustus 2026 TTI telah meminta Kementan membuka informasi mengenai dasar hukum, nilai, penerima, jenis bantuan, realisasi, dan pengawasan. Sementara pada 11 Agustus 2026 Abu Salam kembali mendesak adanya keterbukaan dan audit bersama. Dua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap data bukan sekadar tuntutan seorang pejabat atau penasihat gubernur. Ia telah menjadi kebutuhan akuntabilitas publik.

Pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mengakhiri polemik dengan cara paling sederhana: membuka dokumen dan angka. Berapa nilai setiap komponen? Berapa yang sudah dibelanjakan? Berapa yang sudah diterima petani? Siapa penyedianya? Bagaimana proses pemilihannya? Kabupaten mana yang telah menerima? Berapa luas lahan yang telah pulih? Dan kapan seluruh program ditargetkan selesai?

Jika jawaban tersebut tersedia dan dapat diverifikasi, kritik mengenai ketertutupan akan kehilangan sebagian besar pijakannya. Sebaliknya, jika data sulit diperoleh, angka-angka tidak konsisten, atau terdapat perbedaan antara dokumen dan kondisi lapangan, maka pertanyaan publik justru semakin kuat.

Pemerintah Aceh pun harus mengambil posisi yang sama. Jangan hanya meminta pusat membuka data. Pemerintah daerah perlu membuka data usulan, peta kebutuhan, daftar lokasi terdampak, serta perkembangan pemulihan. Dengan begitu, perdebatan tidak berubah menjadi perebutan klaim siapa yang paling berjasa atau paling berwenang.

Pada akhirnya, Rp2,5 triliun bukan sekadar angka. Di baliknya ada sawah yang rusak, kebun yang kehilangan produktivitas, kelompok tani yang menunggu bantuan, dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari tanah yang belum sepenuhnya pulih.

Maka, ukuran keberhasilan program bukanlah seberapa besar angka yang diumumkan pemerintah. Ukurannya adalah seberapa banyak lahan yang kembali produktif, berapa petani yang benar-benar menerima manfaat, seberapa tepat bantuan digunakan, dan seberapa mudah publik menelusuri perjalanan anggaran tersebut.

Aceh tidak membutuhkan pertengkaran baru antara pusat dan daerah. Aceh membutuhkan sistem pemulihan yang dapat diawasi. Jika Kementan benar-benar memiliki program bernilai Rp2,5 triliun untuk pemulihan pertanian, transparansi seharusnya tidak menjadi beban. Ia justru menjadi cara terbaik untuk membuktikan bahwa anggaran besar tersebut memang bekerja untuk rakyat.

Pertanyaan paling penting akhirnya bukan siapa yang paling berkuasa atas Rp2,5 triliun itu. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang bersedia bertanggung jawab ketika hasilnya tidak sesuai harapan petani. Di situlah transparansi berubah dari slogan menjadi ukuran pemerintahan yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Sumber:Dwi Taufan Hidayat