Gaji Tinggi, Fasilitas Terbatas: Pelajaran Swedia

PerwirasatuNews.my.id, 11 Agustus 2026

Di Swedia, anggota parlemen menerima imbalan bulanan SEK 81.400 sejak Januari 2026. Angka itu tinggi, tetapi tidak otomatis datang bersama fasilitas tanpa batas. Perjalanan harus dapat dipertanggungjawabkan, akomodasi memiliki batas, dan ketidakhadiran berlebihan dapat berujung pada pengembalian imbalan. Yang dibatasi bukan kelayakan hidup wakil rakyat, melainkan privilese yang dibayar publik.

Menjadi anggota Riksdag bukan berarti memperoleh tiket menuju kehidupan yang lebih mewah. Sistem Swedia justru memperlihatkan sebuah prinsip yang menarik: negara dapat memberikan imbalan yang layak kepada wakil rakyat, tetapi pada saat yang sama membatasi fasilitas agar tetap berkaitan dengan kebutuhan menjalankan mandat.

Di sinilah persoalan fasilitas pejabat seharusnya dimulai. Bukan dari pertanyaan apakah seorang politisi pantas mendapatkan kenyamanan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: kenyamanan seperti apa yang memang diperlukan untuk bekerja, siapa yang membayarnya, dan apakah setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan?

Aturan perjalanan anggota Riksdag memberikan gambaran yang cukup jelas. Setiap anggota berhak memperoleh kartu kereta tahunan dengan jumlah perjalanan tidak terbatas. Namun kartu tersebut hanya dapat digunakan untuk perjalanan resmi atas nama Riksdag atau urusan negara lainnya. Jadi, kata “tanpa batas” tidak berarti perjalanan pribadi tanpa batas yang dibayar negara.

Sveriges Riksdag, dalam halaman resmi mengenai perjalanan dinas anggota yang diterbitkan 9 Mei 2023 dan diperbarui 2 Januari 2025, menyatakan bahwa anggota harus mempertimbangkan biaya, waktu perjalanan, dampak lingkungan, dan aspek keamanan ketika menentukan moda transportasi. Jika memilih moda yang lebih mahal daripada pilihan termurah, anggota harus dapat memberikan alasan.

Aturan itu sederhana, tetapi mengandung pesan tata kelola yang kuat. Negara tidak sekadar mengganti biaya perjalanan. Negara meminta pejabat mempertanggungjawabkan pilihan perjalanan yang menggunakan uang publik.

Untuk perjalanan udara di dalam Swedia, aturan resminya menyebut bahwa anggota pada prinsipnya menggunakan kelas ekonomi. Jika perjalanan resmi memang membutuhkan kendaraan pribadi, anggota dapat menggunakan mobil sendiri dan memperoleh penggantian sebesar SEK 38 per 10 kilometer. Dalam keadaan tertentu, mobil sewaan juga dapat digunakan.

Dengan demikian, yang menarik bukan sekadar angka penggantiannya. Yang lebih penting adalah desain sistemnya. Fasilitas perjalanan ditempatkan sebagai instrumen untuk menjalankan pekerjaan, bukan sebagai simbol status yang melekat secara otomatis pada jabatan.

Bahkan manfaat yang diperoleh dari perjalanan resmi juga memiliki batas. Bonus loyalitas dan potongan harga yang diperoleh melalui perjalanan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran perjalanan pun harus dicatat dan dapat diperiksa oleh administrasi parlemen. Anggota yang mengajukan penggantian bertanggung jawab memastikan formulir perjalanan diisi dengan benar dan bukti pengeluaran tersedia.

Dalam logika seperti ini, fasilitas publik tidak dianggap sebagai hadiah karena seseorang berhasil mendapatkan kursi parlemen. Ia diperlakukan sebagai biaya operasional atas sebuah mandat.

Persoalan tempat tinggal memperlihatkan prinsip yang sama. Anggota Riksdag yang tempat tinggal terdaftarnya berjarak lebih dari 50 kilometer dari parlemen berhak memperoleh akomodasi untuk menginap di Stockholm. Tetapi akomodasi itu tidak dirancang sebagai rumah dinas mewah. Riksdag Administration menyediakan sejumlah flat dengan perabot dasar dan fasilitas memasak.

Sveriges Riksdag menerbitkan ketentuan akomodasi tersebut pada 9 Mei 2023 dan memperbaruinya pada 21 Januari 2026. Jika persediaan akomodasi parlemen tidak mencukupi atau terdapat alasan khusus, anggota dapat memperoleh penggantian biaya atas akomodasi yang mereka atur sendiri.

Batasnya pun ditentukan. Untuk akomodasi pribadi, penggantian dibatasi sampai SEK 9.000 per bulan. Anggota yang mempunyai apartemen sendiri tidak dapat meminta negara membayar cicilan dan bunga hipotek. Dengan kata lain, negara membantu menyediakan tempat untuk menjalankan pekerjaan, bukan ikut membangun aset pribadi seorang politisi.

Perbedaan tersebut penting karena di situlah garis antara fasilitas dan keuntungan pribadi mulai terlihat. Fasilitas dibutuhkan karena pekerjaan. Keuntungan pribadi melekat pada orang yang memegang jabatan. Keduanya bisa tampak serupa dari luar, tetapi konsekuensinya berbeda bagi keuangan publik.

Bahkan penggunaan akomodasi oleh keluarga diatur. Anggota dapat membawa keluarga dekat untuk menginap, tetapi dalam kondisi tertentu terdapat biaya yang harus dibayar anggota. Anak di bawah usia 18 tahun dapat menginap tanpa biaya, sementara ketentuan khusus berlaku untuk keluarga dekat dalam acara resmi tertentu. Aturan itu menunjukkan bahwa tempat tinggal yang disediakan negara tetap dipandang sebagai fasilitas yang mempunyai tujuan tertentu, bukan ruang pribadi tanpa batas.

Namun ada satu hal yang tidak boleh hilang dari pembahasan: anggota parlemen Swedia bukanlah pejabat dengan imbalan rendah.

Sejak Januari 2026, imbalan dasar anggota Riksdag mencapai SEK 81.400 per bulan. Keputusan kenaikan tersebut diumumkan Riksdag pada 30 Oktober 2025 setelah Riksdag Remunerations Board menetapkan kenaikan SEK 2.900 dari tingkat sebelumnya.

Karena itu, menarik kesimpulan bahwa Swedia membatasi fasilitas karena ingin membuat politisinya hidup sederhana secara ekonomi adalah kesimpulan yang terlalu dangkal. Sistemnya justru menunjukkan sesuatu yang berbeda: imbalan pekerjaan dapat dibuat layak, sementara fasilitas tambahan tetap dikendalikan.

Riksdag Remunerations Board memang menentukan besaran imbalan anggota. Badan tersebut merupakan otoritas di bawah Riksdag, sehingga lebih tepat mengatakan bahwa besaran imbalan ditentukan oleh badan yang ditugaskan untuk itu, bukan oleh anggota parlemen secara langsung. Penyebutan sebagai “lembaga independen di luar parlemen” justru akan terlalu jauh dari fakta.

Ada pula perbedaan konseptual yang menarik. Riksdag menjelaskan bahwa anggota parlemen tidak bekerja sebagai pegawai biasa. Mereka memperoleh mandat dari pemilih dan menjalankan tugas di berbagai tempat, sepanjang tahun. Karena itu, istilah yang digunakan adalah pay atau imbalan, bukan gaji dalam pengertian hubungan kerja biasa.

Konsekuensinya terlihat dalam aturan kehadiran. Anggota tidak diwajibkan secara formal untuk selalu berada di ruang sidang karena pekerjaan mereka juga mencakup kegiatan di daerah pemilihan, rapat, kunjungan, perjalanan kerja, kegiatan partai, serta berbagai aktivitas lain yang berhubungan dengan mandat.

Tetapi fleksibilitas tersebut bukan berarti bebas dari tanggung jawab.

Sveriges Riksdag menjelaskan bahwa anggota dapat diwajibkan mengembalikan imbalannya apabila tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam sedikitnya 60 persen pemungutan suara selama dua periode tiga bulan dalam masa pemilihan yang sama. Sebelum itu, Ketua Riksdag harus memberi tahu anggota mengenai tingkat ketidakhadirannya dan konsekuensi yang mungkin timbul. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemimpin atau juru bicara partai.

Di sini terdapat pelajaran yang lebih penting daripada sekadar cerita tentang kereta dan apartemen.

Akuntabilitas tidak selalu berarti memaksa pejabat hadir di satu ruangan sepanjang hari. Akuntabilitas dapat dirancang dengan menghubungkan fleksibilitas kerja dengan konsekuensi ketika mandat tidak dijalankan secara serius.

Sistem tersebut juga mengingatkan bahwa pekerjaan wakil rakyat tidak identik dengan duduk di kursi sidang. Karena itu, mengukur kinerja hanya melalui absensi fisik juga bisa menyesatkan. Tetapi ketika ketidakhadiran dalam pemungutan suara mencapai tingkat yang sangat tinggi dan berlangsung dalam pola tertentu, sistem memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban.

Inilah titik yang membuat model Swedia menarik untuk dibaca bukan sebagai cerita tentang politisi yang hidup sederhana, melainkan sebagai studi tentang desain fasilitas jabatan publik.

Yang dijaga bukan kemiskinan pejabat. Yang dijaga adalah batas antara kebutuhan menjalankan mandat dan keuntungan pribadi dari mandat tersebut.

Seorang anggota parlemen tetap dapat memperoleh imbalan yang tinggi. Ia tetap dapat melakukan perjalanan dinas. Ia tetap dapat memperoleh tempat menginap ketika tugas mengharuskannya berada jauh dari rumah. Ia tetap dapat menggunakan kendaraan dalam keadaan tertentu. Tetapi semua itu berada dalam kerangka aturan yang mencoba menghubungkan pengeluaran dengan kebutuhan pekerjaan.

Prinsip seperti ini sebenarnya jauh lebih relevan daripada sekadar membandingkan nominal fasilitas Swedia dengan Indonesia.

Setiap negara memiliki biaya hidup, wilayah geografis, sistem transportasi, tradisi politik, dan struktur pemerintahan yang berbeda. Karena itu, menyalin angka SEK 81.400 atau plafon SEK 9.000 ke dalam sistem Indonesia tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang lebih baik.

Yang dapat dipelajari adalah prinsip desainnya.

Apakah fasilitas diberikan karena kebutuhan pekerjaan atau karena status jabatan? Apakah biaya yang lebih mahal harus mempunyai alasan? Apakah pengeluaran dapat diverifikasi? Apakah fasilitas tersebut menghasilkan aset pribadi bagi pejabat? Apakah ada batas yang jelas? Dan yang paling penting, apakah terdapat konsekuensi ketika mandat tidak dijalankan dengan semestinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih substantif daripada sekadar memperdebatkan apakah seorang pejabat boleh menggunakan mobil, memperoleh tempat tinggal, atau melakukan perjalanan dinas.

Sebab persoalan fasilitas pejabat pada dasarnya bukan persoalan kemewahan semata. Ia adalah persoalan tata kelola uang publik.

Ketika negara mengganti biaya perjalanan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan, publik memiliki alasan yang jelas untuk menerimanya. Ketika negara menyediakan tempat tinggal sementara karena seorang anggota parlemen harus bekerja jauh dari rumah, kebijakannya juga dapat dijelaskan. Tetapi ketika fasilitas mulai kehilangan hubungan dengan pekerjaan dan berubah menjadi keuntungan personal, legitimasi publik menjadi lebih sulit dipertahankan.

Di sinilah Swedia menawarkan pelajaran yang lebih bernilai daripada gambaran klise tentang politisi yang naik kereta bersama rakyat.

Pelajarannya bukan bahwa wakil rakyat harus hidup sengsara. Bukan pula bahwa politisi yang memperoleh imbalan tinggi otomatis tidak bermoral.

Pelajarannya adalah bahwa imbalan yang layak dan pembatasan fasilitas dapat berjalan bersamaan.

Seorang wakil rakyat dapat dibayar secara pantas tanpa harus memperoleh seluruh simbol kemewahan yang biasanya dilekatkan pada kekuasaan. Negara dapat menghormati pekerjaan politik tanpa menjadikan jabatan publik sebagai paket keuntungan pribadi.

Bagi demokrasi, garis batas itu penting. Sebab kekuasaan selalu mempunyai kecenderungan untuk menciptakan privilese apabila tidak dibatasi oleh aturan yang jelas.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan apakah wakil rakyat pantas hidup nyaman.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan lebih sulit dijawab: nyaman untuk bekerja, atau nyaman karena berkuasa?

Di Swedia, sebagian jawabannya dibangun melalui aturan yang konkret. Perjalanan harus memiliki tujuan resmi. Moda yang lebih mahal harus dapat dijelaskan. Akomodasi memiliki syarat dan batas. Kepemilikan rumah pribadi tidak otomatis menjadi beban negara. Imbalan ditentukan oleh badan yang ditugaskan untuk menetapkannya. Dan ketidakhadiran ekstrem dalam pemungutan suara dapat membawa konsekuensi terhadap imbalan.

Itulah inti pelajarannya.

Demokrasi yang sehat tidak harus membuat wakil rakyat hidup miskin. Demokrasi justru membutuhkan wakil rakyat yang cukup dihargai untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Tetapi penghargaan itu harus dibedakan dari privilese.

Sebab ketika fasilitas publik dirancang untuk menunjang mandat, masyarakat dapat melihat alasan di balik setiap pengeluaran. Ketika fasilitas berubah menjadi simbol status, batas antara pelayanan publik dan keuntungan pribadi mulai kabur.

Pada akhirnya, kualitas sebuah sistem politik tidak hanya terlihat dari siapa yang duduk di parlemen. Ia juga terlihat dari aturan yang mengelilingi kursi tersebut.

Seberapa besar imbalannya. Seberapa jauh fasilitasnya. Siapa yang menetapkannya. Bagaimana pengeluarannya diawasi. Dan apa konsekuensinya ketika mandat tidak dijalankan.

Swedia menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab melalui aturan yang konkret, bukan hanya melalui seruan moral.

Karena wakil rakyat memang membutuhkan fasilitas untuk bekerja.

Tetapi fasilitas itu seharusnya membantu mereka menjalankan kekuasaan, bukan membuat kekuasaan terasa seperti milik pribadi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat